MASYARAKAT adat Lampung memiliki hak ulayat dapat dilihat pada surat-surat keterangan tanah (SKT) yang ada di Lampung, yang banyak menerangkan tentang hak milik adat atas tanah. Hal itu didukung pula oleh pernyataan dari Ter Haar dalam bukunya Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, yang menceritakan tentang masyarakat adat Lampung dalam suatu wilayah bahwa "Gerombolan itu berhak atas tanah itu, mempunyai hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak baik ke luar maupun ke dalam, berdasarkan atas berlaku haknya keluar, maka gerombolan itu sebagai kesatuan berkuasa memungut hasil dari tanah itu”.
Dari apa yang disampaikan oleh Ter Haar tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung yang disebut gerombolan itu sebagai kelompok komunal atau persekutuan dalam kesatuan yang memiliki hak atau kuasa secara bersama-sama untuk mengelola, mengambil, dan memanfaatkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh tanah tersebut di wilayah Lampung
Sebenarnya dalam hukum adat, khususnya Lampung, pada mulanya tidak memberikan suatu nama khusus untuk sebuah istilah tanah adat. Menurut Djamat Samosir dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, terdapat nama-nama yang menunjuk kepada tanah yang merupakan lingkungan wilayah sebagai sebutan bagi wilayahnya pada sebuah masyarakat adat, yaitu tanah wilayah sebagai kepunyaan (patuanan-Ambon), tanah sebagai tempat memberi makan (panyampeto-Kalimantan), tanah sebagai daerah yang dibatasi (wewengkon-Jawa), dan tanah sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totabuan-Bolang Mangandow).
Dari beberapa macam sebutan kepemilikan terhadap tanah adat tersebut kemudian Ter Haar menggunakan istilah tanah-tanah adat tersebut berdasarkan daerah asalnya, seperti limpo (Sulawesi Selatan), muru (Buru), torluk (Angkola), payar (Bali), paer (Lombok), dan ulayat (Minangkabau). Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tentang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 yang pada Pasal 3 menggunakan istilah hak ulayat untuk hak-hak atas kepemilikan tanah adat.
Penguasaan terhadap tanah adat atau hak ulayat tersebut berada di bawah pengelolaan adat atau penguasa adat yang berwenang menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka oleh siapa pun. Tanah adat yang bermakna lingkungan kepunyaan atau patuanan, daerah sumber bahan makanan atau panyampeto, daerah yang terbatas atau prabumian (Bali), dan tanah yang terlarang bagi orang lain atau totabuan.